Sinergi Perhutani dan Kejaksaan, Konsolidasi Bahas Rencana PKS Pengelolaan Kawasan Hutan

Bondowoso (23/02/2026) - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso menggelar acara konsolidasi rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka penyelesaian penguasaan kawasan hutan pada lokasi agroforestry di wilayah Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), tepatnya di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Wringin Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Besuki. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kafe Joglo Curahdami dan dirangkaikan dengan buka puasa bersama (Bukber), Senin (23/02/2026).

Pertemuan ini dihadiri unsur Kejaksaan Negeri Bondowoso, yakni Kepala Seksi (Kasi) Intel Adi Harsanto, S.H., M.H., serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Nala Arjhunto, S.H., M.H., Forkopimcam Wringin, Kepala Desa Andungsari, Kepala Desa Kupang, P. Bambang, Asisten Perhutani (Asper) Besuki, KRPH Wringin, serta jajaran manajemen Perhutani KPH Bondowoso. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan komunikasi dalam rangka penyamaan persepsi serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan terkait pengelolaan kawasan hutan.

Baca juga: Kepala Perhutani Divre Jatim Beri Pembinaan Kepada Karyawan Karyawati KPH Padangan

Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, yang hadir didampingi segenap manajemen, menyampaikan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong penyelesaian penguasaan kawasan hutan melalui pendekatan dialogis, kolaboratif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perhutani berkomitmen untuk mengedepankan prinsip tata kelola kehutanan yang baik, mengutamakan musyawarah, serta membangun kesepahaman bersama dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya pada lokasi agroforestry di wilayah KHDPK, ” ujarnya.

Baca juga: Closing Meeting Penilaian Kinerja PHL Tahun 2026 KPH Banyuwangi Barat

Sementara itu, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bondowoso, Nala Arjhunto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya mendukung langkah koordinatif yang dilakukan Perhutani dalam penyelesaian permasalahan penguasaan kawasan hutan melalui mekanisme yang sesuai regulasi. Ia menegaskan pentingnya pendekatan persuasif, kepastian hukum, serta sinergi antarinstansi guna menciptakan pengelolaan kawasan hutan yang tertib dan berkelanjutan.

Kegiatan konsolidasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman bersama dalam rangka penataan dan pengelolaan kawasan agroforestry secara legal, terstruktur, dan memberikan kepastian bagi semua pihak, dengan tetap menjaga fungsi ekologis serta keberlanjutan sumber daya hutan.

Baca juga: Perhutani Probolinggo dan Dinas Kehutanan Gelar Rakor Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal KHDPK

Acara kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan sebagai wujud penguatan silaturahmi antar pemangku kepentingan.@Red.